Rakor Implementasi PKS MA-RI dan PT. Pos: Evaluasi Pengiriman Surat Tercatat

Bertempat di aula Kantor PT Pos Indonesia KCU Banjarmasin, Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Ratna Wardhani dan Juru Sita Ahmad Zaki mengikuti Rapat Koordinasi Implementasi PKS Mahkamah Agung RI dengan PT Pos Indonesia (Persero), Jumat 15 November 2024. Rakor tersebut membahas tentang Progress dan Evaluasi Kerja Sama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat.Bertempat di aula Kantor PT Pos Indonesia KCU Banjarmasin, Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Ratna Wardhani dan Juru Sita Ahmad Zaki mengikuti Rapat Koordinasi Implementasi PKS Mahkamah Agung RI dengan PT Pos Indonesia (Persero), Jumat 15 November 2024. Rakor tersebut membahas tentang Progress dan Evaluasi Kerja Sama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat.

Rakor dibuka oleh Deputi Bidang Bisnis Area Kalimantan pada Kantor Perwakilan Regional VI Makasar di Balikpapan, Sujatmiko. Dalam sambutannya Sujatmiko menyampaikan bahwa rakor ini adalah sebuah wadah untuk menyamakan persepsi terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat agar pelaksanaan pemanggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat dapat terlaksana sebagaimana yang sudah diamanahkan oleh peraturan tersebut. PT Pos dalam hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelesaian perkara di pengadilan, oleh karenanya PT Pos akan mendukung sepenuhnya program yang sudah dicanangkan oleh Mahkamah Agung tersebut.Pembahasan tentang progress dan evaluasi pelaksanaan tugas PT Pos tersebut dipandu oleh Joniar Sinaga, Senior Executive Account Manager. Berbagai kendala dalam pelaksanaan pengiriman surat tercatat ini dibahas tuntas oleh para Panitera dan Juru Sita dari 4 satuan kerja yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Marabahan, Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Agama Marabahan bersama Tim Enterprise Business POSINDO dan Tim Bisnis Penjualan Korporat POSINDO KCU Banjarmasin.

Pengadilan Agama Banjarmasin mendapatkan apresiasi karena menjadi satuan kerja dengan kinerja tertinggi di peringkat pertama pengiriman surat tercatat pengadilan se Wilayah Kalimantan. Ratna menyampaikan bahwa raihan tersebut tidaklah mudah dan sudah melalui berbagai kendala yang selalu diselesaikan bersama dengan PT Pos KCU Banjarmasin. Monev yang terus menerus dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dengan PT Pos KCU Banjarmasin sangat berpengaruh besar terhadap pelaksanaan pengiriman surat tercatat dalam rangka meminimalisasi kesalahan dalam pengiriman surat tercatat kepada para pihak, tidak menyalahi hukum acara dan sesuai dengan kehendak SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin yang juga selaku Wakil FKAP (Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan) juga menyampaikan bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin telah membuat dan menandatangani Komitmen Bersama antar pimpinan bahwa kedua belah pihak akan terus melakukan upaya pencegahan, pendeteksian dan penanganan terhadap penyuapan, dengan tegas tidak memberi peluang adanya tindakan penyuapan, pungutan liar dan gratifikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di bidang layanan pengiriman surat tercatat melalui PT Pos Indonesia dan penandatanganan Pakta Integritas oleh Petugas Antar. 
Dukungan penuh dalam pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini juga merupakan salah satu langkah konkrit dalam pencapaian tujuan yang sama antara Pengadilan Agama Banjarmasin dan PT Pos Indonesia yaitu layanan prima yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bersih dari praktek KGSP.Rakor ditutup dengan doa dan foto bersama.